Kesejahteraan Pendidikan Anak-Anak TKI dan Imigran di Persemakmuran Australia

Isu untuk datang dan menetap di Australia secara ilegal sekarang memang tidak relevan, karena pada dasarnya, banyak sekali pilihan untuk tinggal di Australia tanpa melanggar hukum. Walaupun begitu, Pemerintah Australia memiliki kebijakan, bagi siapa saja yang tinggal di Australia walaupun legal, namun bukan pemilik visa Permanent Resident, tidak memiliki benefit pendidikan gratis untuk anak-anaknya. Jadi bagaimanapun juga banyak dari para TKI dan Imigran harus membayar biaya sekolah untuk anak-anak mereka.

 

Sistem pemerintahan Australia yang sangat ketat terhadap para imigrannya membuat banyak sekali imigran Indonesia yang terpaksa harus pulang kembali ke Indonesia dikarenakan tidak memiliki pekerjaan dan Permanent Resident Visa. Berbeda hal nya dengan Warga Negara Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetapi memiliki izin tinggal tetap atau Permanent Resident Visa, mereka mendapat Centerlink atau bantuan finansial berupa uang sebesar 3000 AUD di setiap bulannya, tetapi apabila masa berlaku visa tinggal mereka sudah habis dan mereka belum juga mendapatkan perkerjaan, maka status Permanent Resident mereka akan dicabut, dan biasanya pilihan mereka tak lain adalah kembali ke Indonesia.

 

Berdasarkan pengalaman salah satu pelajar doktoral Indonesia yang sudah tinggal di Australia selama 13 tahun, hingga memiliki anak disana, status kependudukan anak mereka adalah sebagai WNA. Maka kehidupan anak mereka sudah dijamin oleh pemerintah Australia, bahkan hingga mereka tua nanti, salah satu keuntungan yang mereka miliki adalah selama orang tua mereka masih mengurusi anak mereka yang berstatus WNA hingga umur 17 tahun, pemerintah akan memberikan dana sebesar 1000 AUD per-anak setiap bulannya. Selain itu anak juga mendapatkan pendidikan di sekolah negeri secara gratis, dan apabila anak mereka adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti autisme dan semacamnya, makan angka yang didapatkan lebih besar dari 1000 AUD.

 

 

Kesejahteraan Pendidikan Anak-Anak TKI dan Imigran di Republik India

Secara garis besar, Imigran Indonesia di India bukanlah mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, bahkan banyak di antara mereka adalah orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas khususnya anak-anak dari para  staf KJRI atau mereka yang orang tua nya bekerja di perusahaan India. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki sekolah Indonesia di beberapa kota seperti “Sekolah Indonesia Kuala Lumpur” atau “Sekolah Indonesia Johor Bahru” dan yang lainnya.

 

India belum memiliki sekolah indonesia disana, sehingga anak dari para imigran Indonesia di India terpaksa bersekolah di sekolah lokal, hal ini menyebabkan banyak sekali anak-anak Imigran Indonesia di India tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, menyikapi hal demikian, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di India dengan rutin membuka kelas Bahasa Indonesia, yang mana hal ini sangat membantu para anak-anak imigran mampu berbahasa Indonesia dengan baik. KBRI India juga sangat memperhatikan para pelajar dan mahasiswa Indonesia di India, sehingga hubungan antara mahasiswa dan KBRI India sangat dekat terutama hubungan antara ATDIKBUD dengan para mahasiswa.

 

Sejauh ini, jarang sekali ada isu-isu yang tidak baik mengenai mahasiswa Indonesia disana. Tetapi bagaimanapun juga, persaingan antar mahasiswa sangatlah ketat, PPI India juga memiliki perhatian khusus demi menjaga hubungan baik dan silaturahmi antar mahasiswa dan para imigran Indonesia di India, dengan rutin mengadakan program silaturahmi antar para mahasiswa Indonesia yang tinggal di lokasi yang cukup jauh untuk di jangkau.

 

Akhir-akhir ini sulit bagi mahasiswa Indonesia di India untuk melaksanakan Internship atau magang, dikarenkan sedikit sekali kesempatan untuk magang di beberapa perusahaan dan NGO di India. Walau begitu, KBRI India gencar mengadakan webinar motivasi dan peningkatan kapasitas mahasiswa agar tetap produktif dan mampu beradaptasi dengan baik walau di tengah pandemi.

 

 

Kesejahteraan Pendidikan Anak-Anak TKI dan Imigran di Federasi Malaysia

Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut dengan TKI berada dalam naungan BNP2TKI yang mana sekarang sudah berganti nama menjadi BNP2MI. TKI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2019, setidaknya terdapat 3.000.000 masyarakat Indonesia yang memiliki dokumen secara resmi, yang tersebar di Semenanjung Malaysia hingga Malaysia Timur atau yang lebih akrab disebut dengan Sabah-Sarawak.

 

Secara garis besar, terdapat perbedaan pendidikan anak di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, dikarenakan pekerjaan yang dimiliki oleh para Imigran Indonesia di dua daerah tersebut pun cukup berbeda. Kebanyakan dari para imigran yang berada di Semenanjung Malaysia bekerja sebagai asisten rumah tangga, buruh pabrik dan pekerja formal. Disamping itu, kebanyakan dari para imigran yang bekerja di Sabah-Sarawak adalah pekerja pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.

 

Para imigran yang bekerja di sektor perkebunan mendapatkan perhatian khusus dari para pemilik perkebunan dimana mereka bekerja. Pemilik perkebunan memberikan tanggung jawab atas pendidikan dari anak-anak imigran dengan adanya CLC atau Community Learning Center, namun begitu di sisi lain sangat disayangkan, kebanyakan anak-anak dari imigran di Sabah-Serawak enggan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih memilih untuk bekerja. Salah satu faktor kuat akan hal tersebut adalah kurangnya sosialisasi akan pentingnya pendidikan, juga kurangnya dukungan dari orang tua mereka supaya anak-anak mereka tak enggan untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih baik, selain itu, sebagian besar dari para orang tua lebih menginginkan anaknya bekerja dan menghasilkan uang dari pada harus menempuh pendidikan baik formal maupun non-formal.

 

Berbeda hal nya dengan para imigran di Semenanjung Malaysia, yang kebanyakan menginginkan anak-anak mereka untuk medapatkan pendidikan yang lebih baik, melalui pendidikan formal maupun tidak formal. Walau begitu keterbatasan dokumen menjadi penghalang bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan secara formal.

 

Atas inisiatif dari paguyuban masyarakat Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia khususnya di Kuala Lumpur dan atas kerja sama dengan pihak KBRI Kuala Lumpur, terbentuk sanggar pendidikan yang dinamai “Sanggar Belajar Sungai Mulia” yang sudah berjalan secara rutin, dengan target para peserta didik dapat mengkuti “Kejar Paket” yang rutin diadakan oleh SIKL atau Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

 

Sebelum resmi menjadi tenaga pengajar di Sanggar Belajar Sungai Mulia, para calon pengajar akan diberikan pelatihan terlebih dahulu tentang bagaimana menjadi tenaga pengajar yang baik. Sanggar belajar ini tersebar di beberapa daerah lain di Semenanjung Malaysia, juga terdapat CLC yang bekerja sama dengan sekolah Indonesia di Semenanjung Malaysia.

 

PPI Malaysia sendiri memiliki program pengabdian masyarakat pada bidang pendidikan dan sudah berjalan selama 1,5 tahun yang dinamai “PPIM Mengajar”. Program ini merupakan salah satu program yang diampu oleh Department Pendidikan PPI Malaysia, kegiatan yang rutin diadakan di sungai buloh ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari KBRI Kuala Lumpur, bahkan program ini juga mendapatkan dukungan finansial demi kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan yang diadakan satu minggu sekali ini, dengan mahasiswa Indonesia sebagai relawan sekaligus tenaga pengajarnya diharapkan oleh KBRI agar bisa terus berlangsung dan jika memungkinkan, diharap mampu berjalan setiap hari.

 

Para peserta didik pun terus bertambah di setiap minggunya dan sangat mengundang antusiasme yang tinggi dari para orang tua peserta didik. Dalam pelaksanaannya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuannya. Karena banyak sekali anak-anak usia sekolah menengah pertama yang belum pernah mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun non-formal, sehingga membuat mereka diajarkan materi anak-anak sekolah dasar.

 

Namun bagaimanapun juga kegiatan ini masih memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para tenaga pengajar yang masih merupakan mahasiswa aktif di Malaysia, walau demikian, kegiatan ini akan diusahakan agar dapat dijangkau hingga ke Malaysia Timur.

 

Di sisi lain, walaupun PPI Malaysia dan sanggar pendidikan paguyuban masyarakat di Kuala Lumpur telah menginisiasi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di atas, ternyata tetap saja banyak anak-anak dari TKI dan Imigran Indonesia yang berada di Malaysia belum dapat menjangkau pendidikan yang layak, baik secara formal maupun non-formal. Salah satu alasan terbesar mereka sehingga hal-hal demikian dapat terjadi adalah tidak memiliki dokumen resmi adalah.